Pemerintah Tak Perlu Atur Sekolah Agama Begini RUU Pesantren & Pendidikan Agama

RUU Pesantren serta Sekolah Minggu dikira kontraproduktif serta buang waktu bila dikira dapat berubah menjadi pemecahan mencegah radikalisme.

Guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra mengemukakan pendidikan keagamaan tiap-tiap agama tidak sama.
Simak : contoh teks eksposisi singkat

Ia ambil contoh pesantren, di dalamnya ialah instansi yang punyai beberapa instansi pendidikan resmi. Contohnya sekolah serta madrasah.

" Jadi, pendidikan keagamaan apakah yang ingin ditata? Jika di Islam pendidikan murni keagamaan ya sekolah sore, ada diniyah jam 4 sore. Atau barangkali sekolah ngaji Sabtu atau Minggu. Seperti pun Sekolah Minggu di golongan Katolik atau Kristen, " tuturnya pada Usaha, Kamis (8/11/2018) .

Azyumardi beranggapan, ke dua mode sekolah agama buat anak-anak itu tidak usah ditata oleh negara.
Bacalah : struktur teks eksposisi

" Negara saya duga tidak usah mengontrol tersebut. Sangat jauh, " terangnya.

Ia mengimbuhkan mode Sekolah Diniyah atau Sekolah Minggu biasanya ialah buat anak-anak kecil yang arahnya mengajari kebaktian atau mengajari anak-anak membaca Al-Quran serta mengaji.

" Jadi anak kecil tidaklah ada hubungan dengan deradikalisasi. lantaran deradikalisasi tersedianya di sekolah. Di tataran tambah tinggi SMP sampai perguruan tinggi. Jika SD belumlah ada. Jadi kesimpulan pun salah kalau pendidikan kagamaan seperti diniyah itu butuh ditata jangan sempat kesusupan memahami radikal, " jelasnya.

Azyumardi mengharap pemerintah serta anggota dewan dapat menanggapi soal radikalisme dengan produktif bukan demikian sebaliknya.