Kamu Harus Tahu, Ini Celah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa yang Berpotensi Korupsi

Pemasokan barang serta layanan adalah bidang paling besar sebagai " tempat basah " tindak pidana korupsi. Hampir 80 % perkara yang diselesaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang dari bidang itu. Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Febri Hendri membuka sela pelaku untuk mengerjakan korupsi dalam pemasokan barang serta layanan. " Korupsi pemasokan barang serta layanan di awali rencana serta penganggaran.  Jadi penganggaran telah dikapling-kapling, demikian jatah buat pihak spesifik, " tutur Febri, di Hotel Swiss-Bel Kalibata, Jakarta, Kamis (28/9/2017) .

Baca juga : contoh daftar isi
Sedikitnya, ada delapan dokumen yang dapat jadi panutan investigasi adakah tindak pidana dalam sebuah project. Pertama, ialah dokumen kerangka panutan kerja (KAK) . Dokumen itu berisi latar belakang, nama pemasokan barang atau layanan, sumber dana serta prediksi ongkos, rentang waktu implementasi, sampai perincian tehnis. Febri mengemukakan, perincian tehnis dapat dimainkan dengan tingkatkan perincian hingga budget jadi besar. " Ikut mengarahkan perincian tehnis pada peserta lelang spesifik hingga cuma satu peserta lelang yang lolos, " kata Febri. Ke-2, dokumen sejarah harga prediksi sesaat bisa pula jadi basic mengulik lumrah atau tidaknya satu pemasokan. Dokumen itu dapat membuka sumber kabar yang diperlukan Petinggi Pembuat Prinsip (PPK) dalam membuat HPS. " Kerap HPS, diatur berdasar pada kabar harga dari perusahaan yang bakal jadi pemenang tender atau distributor dari semua peserta tender, " kata Febri. Sesudah itu, ada Standar Bidding Document (SBD) yang dikeluarkan LKPP. Dokumen itu berisi data kwalifikasi pemasokan. Selanjutnya, ada surat penawaran peserta lelang, dokumen kerja golongan kerja unit service pemasokan, sampai berita acara penentuan pemenang tender. Sesudah itu, baru dibikin kontrak kerja dengan pemenang lelang. " Kontrak pemasokan ikut di buka biar publik dapat memperbandingkan harga kontrak pada harga pasar, " kata Febri. Karena, kata Febri, kerap berlangsung harga kontrak jauh melewati harga pasar. Warga bisa pula mencari tahu sendiri apa dalam pembuatan satu project ada perkiraan penyimpangan. Satu diantaranya dengan terhubung situs opentender. net yang memberikan data-data pemasokan barang, layanan, ataupun konstruksi yang lewat proses lelang elektronik. " Opentender seperti dokter, untuk mendiagnosa (korupsi) . Jika untuk mendeteksinya kita mesti ke laboratorium, dll, " kata Febri. Hasil yang diperoleh dari Opentender. net dapat dilakukan tindakan dengan mencari dokumen-domumen pemasokan baramg serta layanan. Semestinta, tiap-tiap lembaga dapat diminta dokumen itu. Akan tetapi, dari pengalaman ICW, kadang dokumen yang dibutuhkan makan waktu lama buat mereka peroleh. " Maka dari itu kami dorong biar data-data di buka untum meringankan kita menyaksikan tersedianya kekuatan penyimpangan pemasokan. Sekian lama ini sebagian besar kementerian tertutup, " kata Febri. Manajer Divisi Kampanye Indonesia Corruption Watch, Siti Juliantari menuturkan, langkah warga dapat berperan serta membuka perkiraan penyimpangan lewat situs opentender. net. Situs itu berisi beberapa ratus ribu data pemasokan barang serta layanan mulai 2008 sampai saat ini. " Dari data itu kita analisa, kita pakai untuk menyaksikan kekuatan kecurangan, " tutur Tari. Dalam websitenya, dirinci dengan jelas tentang project spesifik, termasuk juga harga prediksi sendiri, dana pagu, serta perusahaan pemenang lelang. Tambah lagi dengan score kekuatan kecurangan, dimulai dengan 1 sampai 20. Bertambah tinggi angkanya, bertambah besar tersedianya perkiraan kekuatan kecurangan. Data itu disatukan dari Service Pemasokan Dengan Elektronik (LPSE) semasing lokasi atau instansi. Dari data itu, tinggal dicari data penambahan untuk menyambung investigasi.
Selengkapnya : daftar isi otomatis