Perbuatan Bali Tolak Reklamasi saat ini tambah mendalam menyorot ide reklamasi di pelebaran Pelabuhan Benoa serta pelebaran Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. Komunitas Rakyat Bali (ForBALI) Tolak Reklamasi Teluk Benoa membawa penduduk pesisir mendalami tinjauan lingkungan hidup proyek-proyek pesisir biar gak cuma memanen petaka seperti abrasi.
Dalam perbuatan longmarch pada Jumat (24/5/2019) di Denpasar, beberapa peserta perbuatan menempatkan banner besar menutupi baliho DPRD Bali yang dipasang depan kantor besar parlemen wilayah ini. Banner ForBALI ini bergambar tokoh pewayangan Sangut dengan tulisan “Jika Kalian Tak Punya sikap buat Rakyat Jadi Kalian Gak Ubahnya Seperti Sangut”. Jejeran poto pimpinan DPRD Bali di baliho tampak dibawah baliho.
Beberapa puluh petugas polisi berjaga di muka pintu gerbang DPRD yang tertutup rapat. Mereka cuma memperhatikan rombongan perbuatan yang berorasi berganti-gantian di atas truk. I Wayan ‘Gendo’ Suardana, Koordinator ForBALI memohon DPRD jangan cuma diam serta menuruti impian investor dalam beberapa kasus pembangunan pesisir.
baca : Empat Ide Project Besar Mengintimidasi Pesisir Bali Selatan
Banner tuntutan ForBali dipasang menutupi baliho DPRD Bali di muka kantornya yang ditutup rapat. Poto : Luh De Suriyani/Mongabay Indonesia
Sifat Sangut dalam Pewayangan tradisionil Bali menurut dia senantiasa mencari selamat dalam pertikaian. Sesaat punakawan yang lain, Tualen serta Merdah senantiasa siap tempur apabila berlangsung peperangan. “Delem kerapkali dimarahi lantaran komitmen majikan. Sangut diam, senantiasa mencari selamat turut arah angin, dapat di semua tempat, ” kisahnya terkait narasi dibalik banner protes itu. Suardana berkeinginan, pembawaan oportunis Sangut gak bakal aman dihadapan rakyat.
Sekarang ini, menurut dia rakyat butuh support DPRD jadi pengendali serta pengawasan pembangunan. Biar tiap-tiap project yang mengeksploitasi laut memperoleh tinjauan lingkungan hidup yang serius. “Ada ide penambangan pasir di Legian hingga Canggu. Pemikiran hukumnya, sebelum penambangan pasir harusnya tata area pesisir dahulu. Selayaknya dewan cermati nada rakyat jangan jadi Sangut. Marilah anak muda berhimpun, ” teriaknya menyemangati peserta perbuatan buat perduli.
Apabila DPRD Bali serius menampik reklamasi Teluk Benoa, ForBALI memohon lekas bikin Panitia Privat atau menyelenggarakan sidang pleno serta kirim surat terhadap presiden Jokowi buat menghentikan Perpres No. 51/2014.
Disamping itu, di Bali Selatan, pesisir Kedonganan, Kelan, Tuban, Kuta, hingga Canggu dapat beresiko dengan keluarnya izin eksplorasi dua perusahaan buat pengurukan pasir ditengah-tengah laut. Luasnya lebih kurang 900 hektar dari masukan awal 1. 900 hektar. Ini seluas 3 kali Pulau Lembongan serta Ceningan.
“Jika di lebih kurang pesisir Legian bakal dikeruk 300 hektar, berapakah juta ton pasir dihisap? Alam bakal mencari keselarasan, diperlukan pasir lain, serta ada peluang abrasi, ” katanya. Menurut dia ini berlangsung di Banten serta Makassar masa project reklamasi.
Sayangnya, kata Gendo, begitu sukar membuka dokumen ide project yang dapat beresiko dengan beberapa orang. Dia memberi contoh perjuangan Walhi Bali ajukan tuntutan ajudikasi konflik kabar ke PT Pelindo cabang Benoa. Komisi Kabar Propinsi Bali meluluskan kebanyakan dokumen yang diperintah, Pelindo mesti menyerahkan lantaran termasuk juga kabar publik.
bacalah juga : Ini Argumen Mengapa Pelindo Mesti Membuka Dokumen Reklamasi Pelebaran Pelabuhan Benoa
Poster tuntutan buat kembalikan status konservasi Teluk Benoa. Poto : Luh De Suriyani/Mongabay Indonesia
Parade budaya tolak reklamasi ForBALI ini senantiasa diramaikan pertunjukan seni serta musisi Bali. Minggu ini ada rombongan kesenian bambu tradisionil atau Tektekan serta gamelan iringi acara Barong dari Banjar Tatasan Kaja.
Sesaat dari musisi, ada dua kelompok ialah grup rapper Goldvoice serta band grunge rock Navicula. Goldvoice meneriakkan lirik-lirik protes pada pembangunan yang cuma memberikan keuntungan penguasa lewat keahlian nge-rap. Sesaat Navicula, membakar semangat dengan lagu-lagu perjuangan seperti Mafia Hukum.
Walhi Bali sekian kali berdiskusi dengan grup muda serta tua di banjar-banjar tentang Legian, Kuta. Topiknya tentang ide pengerukan pasir serta mengetahui resikonya. Dari beberapa tayangan wartawan Walhi Bali, terangkum penduduk belumlah banyak tahu bab Ranperda RZWP3K serta ide pengerukan pasir.
Solidaritas Legian Perduli (Padu) menyelenggarakan diskusi pada 12 serta 19 Mei 2019 dengan obyek “Masa Depan Pesisir Legian dalam Ide Zonasi Lokasi Perairan serta Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ”.
menarik dibaca : Aktivis Risaukan Hilangnya Daerah Konservasi Pesisir Bali
Simak Juga :1 hektar berapa meter
Band grunge rock Navicula membakar semangat peserta perbuatan di muka kantor DPRD Bali. Poto : Luh De Suriyani/Mongabay Indonesia
Permana Yudiarso dari Balai Pengurusan Sumberdaya Pesisir serta Laut (BSPL) Denpasar menerangkan beberapa gosip genting ulasan Ranperda Ide Zonasi Lokasi Pesisir serta Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Propinsi Bali Tahun 2019-2039. Salah satunya, pertama, belumlah ada keputusan dengan cara geospasial perihal batas lokasi perairan penduduk hukum kebiasaan (MHA) . Pemprov Bali mengontrol MHA lewat Ketetapan Wilayah Propinsi Bali No. 5/2019. Perda ini sebagai basic utamanya libatkan penduduk hukum kebiasaan dalam proses penataan RZWP3K.
Ke dua, reklamasi yang belum susuai proses sampai menyebabkan kerusakan ekosistem perairan. Gosip reklamasi buat pembangunan Pelabuhan Benoa serta pelebaran runway/layanan lapangan terbang segi Barat. “Harus dimengerti kalau pelebaran layanan publik itu sebagai satu diantara kepentingan peningkatan supaya bisa menyimpan gerakan orang serta barang yang masuk serta keluar, ” ingatnya. Pelebaran Pelabuhan Benoa dengan tehnik reklamasi udah diputuskan oleh Menteri Perhubungan RI sesaat implementasi reklamasi pelebaran Lapangan terbang Ngurah Rai udah diputuskan oleh Menteri Kelautan serta Perikanan.
Dalam proses reklamasi yang udah dilaksanakan di Lapangan terbang Ngurah Rai, mencegahan resiko aktivitas yang terdapat resiko menyebabkan kerusakan lingkungan mesti dapatkan perlakuan serta berubah menjadi prasyarat dalam perizinan yang ada. Pelebaran pelabuhan Benoa menurut dia udah dimonitor dengan cara ketat oleh Menteri Perhubungan (implementasi reklamasi pelabuhan) serta Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan (pengawas lingkungan hidup) . Terpenting proses pengurugan yang miliki potensi mencemari perairan lebih kurang serta beresiko pada kesibukan pariwisata disekitarnya.
Artikel Terkait : 1 Ton Berapa Kg
Satu diantara gosip yang kuat di pelebaran lapangan terbang yaitu Menteri Kelautan serta Perikanan tak berikan izin area serta izin implementasi reklamasi pada Area Lindung (L3) yang ada disamping Barat area reklamasi. Area L3 sebagai daerah lindung yang dirapikan dalam Perpres 51 Tahun 2014 terkait Ide Tata Area Kaawasan Strategis Nasional Denpasar, Badung, Gianyar serta Tabanan (Sarbagita) . Pengawasan mulai ketimbang babak pemungutan sumber material serta implementasi reklamasi.
butuh dibaca : Berikut ini Gosip Genting dalam Diskusi Ranperda Zonasi Pesisir Bali
Pelebaran lapangan terbang Ngurah Rai disamping Barat dari kampung nelayan Pantai Kedonganan. Poto : Luh De Suriyani/Mongabay Indonesia
Penambangan pasir laut pada Dokumen Di antara RZWP3K Propinsi Bali berubah menjadi satu diantara sorotan publik. Ada ide alokasi area buat penambangan pasir laut di Kabupaten Badung. Dengan cara tekhnis, Anggota Pokja RZWP3K Propinsi Bali ialah Dinas Tenaga Kerja serta ESDM menganjurkan ada alokasi area di perairan buat penambangan pasir laut. Alokasi area pemungutan pasir laut dicadangkan buat isikan kepentingan program perlindungan garis pantai/abrasi di Bali, terpenting pada lokasi pantai jadi area maksud wisata yang abrasi.
Mencegahan resiko penambangan pasir laut dirapikan dengan cara dalam Ketetapan Menteri Kelautan serta Perikanan No. 33/2002 terkait zonasi lokasi pesisir serta laut buat aktivitas pengusahaan pasir laut. Dalam Dokumen Di antara RZWP3K, ide alokasi area penambangan pasir laut miliki jarak ≥ 2, 1 mil laut serta pada kedalaman ≥ 20-40 mtr., seluas 938 Hektar. Akan tetapi dalam dokumen ini tak dijelaskan peruntukan tambang pasir laut ini buat aktivitas apa serta pada kala kapan. “Hal ini mesti diperjelas dalam dokumen Perancangan Ketetapan Wilayah sampai tak menyebabkan pertanyaan banyak faksi, ” tulis Permana Yudiarso.
No comments:
Post a Comment